AMERIKA DAN INDONESIA BEKERJA SAMA UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS UNTUK PENGADILAN NEGERI DI SELURUH INDONESIA

Denpasar"“Humas.Mission Director U.S. Agency for International Development (USAID) untuk Indonesia, Andrew Sisson, dan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali hari ini secara resmi meluncurkan tahap kedua otomasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Case Tracking System) untuk Pengadilan Negeri di Indonesia. Pemerintah A.S. mendukung upaya Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitasi di Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung melalui Proyek Changes for Justice (C4J) USAID.

Proyek senilai 19 juta USD selama empat tahun ini berada di bawah Kemitraan Komprehensif A.S.-Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi, mendorong peningkatan kesejahteraan, dan meningkatkan saling pengertian baik untuk Indonesia dan A.S di wilayah Asia.

"Sistem Informasi Penelusuran Perkara membantu para hakim untuk lebih fokus pada perkara mereka, sehingga dapat melaksanakan keadilan kepada semua orang secara adil, transparan, dan dalam jangka waktu yang wajar," menurut Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH. "Versi yang diperbarui ini akan memberikan alat bantu otomasi tambahan untuk memperkuat manajemen di pengadilan negeri dan meningkatkan transparansi baik kepada publik maupun Mahkamah Agung."

"Pemerintah A.S. senang dapat bermitra dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia guna menguatkan transparansi dan meningkatkan efektifitas manajemen peradilan, dimana keduanya merupakan ciri-ciri kepemerintahan yang baik," jelas Mission Director USAID Andrew Sisson. "Akses yang transparan terhadap informasi pengadilan yang tepat waktu dan akurat meningkatkan kepercayaan publik dan keyakinan akan pengadilan."

Hingga saat ini, lebih dari 100 pengadilan negeri telah dilengkapi dengan sistem informasi penelusuran perkara yang terotomasi. Sistem terotomasi ini juga disertai dengan peningkatan akses publik terhadap informasi pengadilan. Salah satu cara untuk melakukan hal tersebut adalah melalui meja informasi publik yang baru, seperti yang terdapat di Pengadilan Negeri Denpasar.

USAID berkolaborasi dengan Mahkamah Agung untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi penelusuran perkara, yang memungkinkan peningkatan akses terhadap informasi dan manajemen perkara yang efisien melalui register yang terotomasi, laporan kinerja, formulir dan template, jurnal keuangan, dan mencakup jenis perkara. (humas)