KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI DI WILAYAH PROVINSI D.I.YOGYAKARTA

YOGYAKARTA "“ HUMAS. Pertemuan kali ini yang bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi Yogyakarta diawali oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang didampingi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta beserta para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang ada dibawahnya.

Paparan yang disampaikan WKPT Yogyakarta, yang mewakilkan Ketua Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut, menjadi suatu kebanggaan bagi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, karna ada 3 (tiga) orang hakim yang ada di lingkungan peradilan dibawahnya yg lolos dalam seleksi hakim agung tahap pertama (di KY).

Dalam realisasi dana bantuan hukum di Pengadilan Negeri tdk dapat terserap dengan baik, karna sangat sedikit masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dalam perkara pidana, disebabkan harus dapat menunjukkan surat keterangan miskin hingga sisa dana harus dikembalikan. Adapun program yang menjadi skala prioritas, rencana strategis dan perwujudannya sebagaimana telah ditetapkan dalam dalam Renja waktu 5 tahun (2010-2014) PT Yogyakarta telah menetapkan dua program utama guna mendukung program Reformasi Judicial/Pembaharuan Peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Kebutuhan anggaran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan di D.I. Yogyakarta antara lain, Luas gedung Pengadilan Negeri rata-rata sudah tidak memadai, Rumah dinas hakim banyak yang sudah tidak layak huni, fasilitas transportasi untuk para hakim belum tersedia, dan penambahan pegawai untuk Sarjana Komputer dan Sarjana Ekonomi.

Paparan selanjutnya disampaikan oleh KPTA Yogyakarta adalah sebagai berikut, adanya keberhasilan-keberhasilan yang telah diperoleh PTA Yogyakarta antara lain, Penilaian atas website pengadilan pada tahun 2010 oleh National Legal Reform Program (NRLP) untuk website di lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, PTA Yogyakarta dan Pengadilan Agama se wilayah DIY mendapat penilaian The Best of The Best Courts. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja, dengan memprioritaskan program Transparansi Putusan, Manajemen Teknologi dan Manajemen SDM serta Manajemen Pengelolaan Keuangan. Pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan secara berkesinambungan, baik itu pengawasan melekat atau pun Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), serta pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas Daerah.

Dalam paaparan ketiga selanjutnya yang diwakili oleh PTUN Yogyakarta, mengatakan bahwa untuk meningkatkan SDM Teknis Yudisial dan Non Yudisial, maka telah diadakan berbagai pendidikan dan pelatihan. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dengan mewujudkan peningkatan kualitas integritas dan profesionalisme hakim adalah dengan mengadakan briefing serta diskusi berkala dan mengikutkan BIMTEK yang diadakam baik oleh Mahkamah Agung maupun PT. TUN Surabaya.

Sebagai penutup terakhir disampaikan yang diwakili oleh Dilmil II-11 mengungkapkan bahwa, Dilmil telah melakukan Reformasi Birokrasi gelombang kedua kepada seluruh anggota, meningkatkan kinerja dan komitmen karyawan, mengoptimalkan tugas hakim pengawas bidang dan melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap pegawai yang melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran disiplin.(humas)