Logo
(021) 3843348
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Beranda/Berita/KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI KE EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI WILAYAH MANADO DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA

KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI KE EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI WILAYAH MANADO DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA

okho
•

MANADO "“ HUMAS, Komisi III DPR RI mengadakan kunjungan kerja ke empat lingkungan peradilan di wilayah Manado, pada Jumat , 06 Agustus 2010. Acara ini dipusatkan di kantor Kejaksaan Tinggi Manado. Hadir dalam rapat pertemuan ini Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Militer Manado, Wakil Ketua Pengadilan TUN Manado, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan sejumlah hakim tinggi dan panitera sekertaris.

Dipimpin oleh Ir. Tjatur Sapto Edy, pertemuan yang dimulai pukul 09.00 WITA ini mengagendakan pemaparan dari pertanyaan komisi III DPR RI dan diskusi. Dari data yang disampaikan, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menjelaskan beberapa kendala yang ditemui dalam penegakan hukum diantaranya kurangnya jumlah sumber daya manusia yang menguasai IT, Keterbatasan tenaga administrasi yang menangani pengaduan, dan kurangnya prasarana untuk melengkapi jaringan IT yang telah tersedia.

Pengadilan Tata Usaha Negara memprioritaskan program prioritas berupa pengembangan website, pengembangan meja informasi, membentuk satuan unit kerja untuk menerima pengaduan masyarakat pencari keadilan, Menganalisa beban kerja (staffing assessment) mengenai perencanaan sumber daya yang akurat, Program peningkatan Kepatuhan Pengisian LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara), Program Peningkatan Kompetensi Hakim PTUN dan Program Kebersihan Lingkungan Kantor tentang Kebeersihan Lingkungan Perkantoran yangmeliputi Kerapihan Ruang Kerja, Kebersihan Lingkungan Kantor, penataan ruang arsip, dan penataan buku di perpustakaan.

Pada Pengadilan Tinggi Agama,dilaporkan jumlah perkara yang masuk sampai bulan Juni 2010 sebanyak 474 Perkara. Dari perkara tersebut, perkara yang paling menonjol adalah perkara cerai gugat. Sementara Ketua Pengadilan Militer Manado dalam pemaparannya menekankan minimnya jumlah hakim sementara wilayah peradilannya dapat dikatakan luas. Rencananya Rombongan Komisi III DPR RI akan berada di Manado hingga tanggal 8 Agustus 2010. Lembaga penegak hukum lainnya yang dikunjungi yaitu Kejaksaan Tinggi, Kanwil Hukum dan HAM, dan Lapas II Manado.

"Kunjungan Kerja ini diharapkan mampu mengurai masalah dan mencari solusinya" hal ini disampaikan Ketua Rombongan Komisi III Ir. Tjatur Sapto Edy Dalam pertemuan jamuan makan malam di kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Kamis (05/08/2010) . Acara ditutup dengan pemberian cindera mata dari empat lingkungan peradilan kepada Komisi III DPR dan sebaliknya.(ifh/ats)

Kembali ke Berita
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•
4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara•
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•
4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara•
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•
4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara•
KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI KE EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI WILAYAH MANADO DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA | Mahkamah Agung RI