Kunjungi Sejumlah Pengadilan di Jawa Barat, Plt. Sekretaris MA Soroti Infrastruktur Digital dan Kesejahteraan Aparatur

Cirebon - Humas: Hakim Agung Kamar Perdata yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Dr. Sobandi, S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja ke sejumlah pengadilan di wilayah Jawa Barat pada Senin (12/10/2026). Pengadilan yang dikunjunginya yaitu, Pengadilan Negeri (PN) Majalengka, PN Sumber, Pengadilan Agama (PA) Sumber, dan PA Cirebon.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana, kebutuhan sumber daya manusia (SDM), serta dukungan infrastruktur teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan peradilan.

Di empat pengadilan tersebut, selain bersilaturrahmi dengan seluruh aparatur peradilan di masing-masing pengadilan, Sobandi meninjau kondisi gedung dan lingkungan kantor termasuk ruang server.

Di PN Majalengka misalnya, mantan Kepala Badan Urusan Administrasi tersebut, mendapati beberapa keterbatasan fasilitas bagi pimpinan, seperti ruang Ketua dan Wakil Ketua berukuran relatif kecil, bahkan belum dilengkapi ruang istirahat. Kondisi ini menjadi salah satu catatan dalam peninjauan sarana dan prasarana perkantoran.

Salah satu fokus yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut adalah percepatan transformasi digital peradilan. Menurut mantan Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA), MA menyiapkan anggaran untuk peremajaan infrastruktur teknologi informasi, meliputi server, storage, dan jaringan di seluruh pengadilan. Selain itu, pengadaan laptop bagi hakim, panitera, sekretaris, dan petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) juga menjadi bagian dari upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Penguatan infrastruktur digital tersebut turut mencakup dukungan terhadap pusat data MA serta Disaster Recovery Center (DRC) di Batam dan Denpasar. Infrastruktur yang andal diperlukan untuk menjaga keberlangsungan layanan digital, meningkatkan keamanan data, dan mendukung penyelenggaraan administrasi peradilan secara efektif.

Selain digitalisasi, perhatian juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan pengembangan karier aparatur. Sejumlah hal yang menjadi perhatian antara lain tunjangan jabatan panitera, tunjangan kinerja, serta persoalan status dan pengembangan karier Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga alih daya (outsourcing). Berbagai persoalan tersebut memerlukan pembahasan lebih lanjut sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.

Dari aspek sarana dan prasarana, pembangunan rumah bagi pejabat pengadilan, rumah dinas, pembangunan gedung pengadilan, serta renovasi gedung yang membutuhkan perbaikan juga menjadi bagian dari kebutuhan yang perlu diperhatikan. Pemenuhan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas aparatur sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sobandi juga menekankan pentingnya penguatan integritas dan profesionalitas sebagai fondasi utama lembaga peradilan. Menurutnya, sistem dan fasilitas yang baik harus didukung aparatur yang jujur, disiplin, kompeten, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Di tengah perkembangan teknologi, pengelolaan media massa dan media sosial, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), turut menjadi perhatian. Pemanfaatan teknologi tersebut perlu disertai tanggung jawab, ketepatan informasi, dan kepatuhan terhadap etika agar komunikasi publik lembaga peradilan tetap kredibel.

Melalui kunjungan kerja ini, berbagai kebutuhan dan prioritas pengembangan organisasi menjadi bagian dari perhatian dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang lebih efektif. Penguatan infrastruktur, dukungan terhadap aparatur, dan pemeliharaan integritas diharapkan dapat memberikan manfaat nyata sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. (azh/DI)