Logo
(021) 3843348
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Beranda/Berita/PERMINTAAN DATA BAGI UNIT KERJA YANG BELUM DIAMBIL DATA BIOMETRIK UNTUK PEMBUATAN KPE

PERMINTAAN DATA BAGI UNIT KERJA YANG BELUM DIAMBIL DATA BIOMETRIK UNTUK PEMBUATAN KPE

okho
•
Share:

Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 086/Bua.2/07/3/2014 tanggal 6 Maret 2014. Adapun surat tersebut mengenai Permintaan Data Bagi Unit Kerja yang Belum Diambil Data Biometrik untuk Pembuatan KPE, yang ditujukan kepada Yth. Pejabat Eselon I di Lingkungan MA-RI dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

Share this Information

Help share this official information via link or social media channels.

WhatsAppXFacebookLinkedIn

Lampiran Dokumen

1 Berkas
PDF

KPE.pdf

747 KB•Dokumen Resmi
Unduh
Kembali ke Berita
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•
4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara•
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•
4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara•
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•
4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara•