Mahkamah Agung Republik Indonesia
Beranda/Pengumuman/PEMBATASAN CUTI DAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH

PEMBATASAN CUTI DAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH

rudy
•
Share:

Jakarta – Humas : Sehubungan dengan diterbitkan Surat keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan atau cuti bagi Pegawai Negeri Sipil Negara selama hari libur Nasional Tahun 2021 dalam masa pandemik Corona Virus Disease 2019 ( Covid – 19 ).

Untuk lebih lengkapnya, berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI:

Share this Information

Help share this official information via link or social media channels.

Lampiran Dokumen

1 Berkas
PDF

Surat_Pembatasan_Cuti dan_Bepergian_Ke Luar_Daerah (2).pdf

3.4 MB•Dokumen Resmi
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•
4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara•
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•
PEMBATASAN CUTI DAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH | Mahkamah Agung RI