Logo
(021) 3843348
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Beranda/Pengumuman/PERUBAHAN PENGGUNAAN KODIFIKASI SEGMEN AKUN DALAM PENYETORAN SEWA RUMAH DINAS/NEGARA

PERUBAHAN PENGGUNAAN KODIFIKASI SEGMEN AKUN DALAM PENYETORAN SEWA RUMAH DINAS/NEGARA

rudy
•
Share:

Jakarta - Humas : Berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI Nomor417/BUA.3/KU1.4/III/2025 tentang Perubahan Penggunaan Kodifikasi Segmen Akun dalam Penyetoran Sewa Rumah Dinas/Negara.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini :

Share this Information

Help share this official information via link or social media channels.

WhatsAppXFacebookLinkedIn

Lampiran Dokumen

1 Berkas
PDF

ND3941-Perubahan-Penggunaan-Kodifikasi-Segmen-Akun.pdf

221 KB•Dokumen Resmi
Unduh
Kembali ke Pengumuman
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•
4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara•
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•
4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara•
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•
4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara•