Mahkamah Agung Republik Indonesia
Beranda/Putusan/SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG "KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG "KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

okho

JAKARTA-HUMAS. Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Surat Keputusan ini disosialisasikan terhadap para Ketua Pengadilan Tingkat Banding se-Indonesia pada hari ini Jum"™at, 20 Juni 2008 pukul 14.00 WIB, ruang Wirjono, gedung Mahkamah Agung.

Didalam Surat Keputusan tersebut diatur pula tentang ketentuan hari, jam kerja, daftar hadir dan daftar pulang, yang mencantumkan hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum"™at , sedangkan untuk jam kerja diatur pada pukul 08.00 s/d pukul 16.30 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis , sedangkan hari Jum"™at pukul 08.00 s/d pukul 17.00 waktu setempat . Sedangkan jam istirahat dari hari Senin s/d hari Kamis pukul 12.00 s/d pukul 13.00 waktu setempat, untuk hari Jum"™at diberlakukan jam istirahat pukul 11.30 s/d pukul 13.00 waktu setempat .

Surat Keputusan tersebut juga mengatur tentang besarnya pengurangan Tunjangan Khusus terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim maupun Pegawai Negeri, apabila terlambat masuk kantor, tidak masuk kantor maupun terhadap Hakim dan Pegawai Negeri yang dijatuhi hukuman disiplin.

Untuk selengkapnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 071/KMA/SK/V/2008, dapat di klikdisini, sedangkan lampiran dari SK tersebut, dapat anda klikdisini.(jup)

⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.