KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN 2009-2010 KE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
MATARAM - HUMAS, Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang juga Ketua rombongan Fahri Hamzah, SE dan didampingi oleh anggota Komisi III lainnya. Dalam kunjungannya disambut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Lalu Mariyun SH.MHum, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Drs. H. A.Karim A.Razak, SH.MH , Para Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang diwakilkan oleh Satibi Hidayat Umar, SH, dan Pertemuan ini juga dihadiri oleh Para Ketua Pengadilan se-Nusa Tenggara Barat.
Dalam kunjungan kerja tersebut Ketua Pengadilan Tinggi mengutarakan beberapa persoalan diantaranya tentang penyerapan DIPA tahun anggaran 2010 sudah terealisasi 50% dari anggaran pagu definitif sebesar Rp. 5,7 M . Program-program yang sudah dilakukan yaitu bimbingan teknis dan sosialisasi pada Pengadilan yang dibawah Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi Mataram sebagai voorpost Mahkamah Agung RI melakukan percepatan reformasi birokrasi dengan upaya meningkatkan kualitas mutu SDM, diklat-diklat dan menempatkan mereka sesuai dengan keahliannya. Dalam hal penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi, perkara yang paling menonjol adalah korupsi disusul oleh narkoba, trafficking, illegal loging dan tindak pindana anak-anak. Untuk meningkatkan public service, Pengadilan Tinggi menerapkan sistem moto smile service. Penguatan lembaga di lingkungan Pengadilan melakukan pengawasan di Pengadilan Tingkat I dengan melakukan tugas pengawasan reguler secara rutin setiap enam bulan sekali.
Berkaitan dengan reformasi birokrasi Pengadilan, melaksanakan Surat Keputusan SK 144 tahun 2007 dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat seluas-luasnya tentang perkara yang sedang berlangsung maupun yang sudah selesai. Dalam hal regenerasi menempatkan para hakim yang ahli dibidangnya sesuai dengan kelas Pengadilan yang ada di Indonesia. Untuk memberdayakan kontrol masyarakat Pengadilan mendirikan lembaga Pengaduan Masyarakat baik di Pengadilan Tingkat I dan Banding dan Pengadilan Tinggi.
Pada rapat kerja tersebut terungkap, para jajaran Pengadilan mengharapkan remunerasi dapat terus diupayakan hingga mencapai 100%. Rapat kerja diakhiri dengan penukaran cindera mata dan foto bersama. (lh/ats)