Logo
(021) 3843348
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Beranda/Berita/PENDATAAN JUMLAH PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN

PENDATAAN JUMLAH PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN

okho
•
Bagikan:

Berdasarkan Surat dari a.n Sekretaris Mahkamah Agung RI Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor : 127/BUA/KP.05.1/06/2014 tanggal 3 Juni 2014. Adapun surat tersebut mengenai Pendataan Jumlah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Rangka Penyelenggaraan Jaminana Kesehatan, yang ditujukan kepada Yth : Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

Bagikan Informasi Ini

Bantu sebarkan informasi resmi ini melalui tautan atau kanal media sosial berikut.

WhatsAppXFacebookLinkedIn

Lampiran Dokumen

1 Berkas
PDF

pendataan.pdf

437 KB•Dokumen Resmi
Unduh
Kembali ke Berita
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•
4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara•
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•
4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara•
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•
4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara•