Beranda/Pengumuman/PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA TRANSPORTASI BAGI APARATUR NEGARA TANG MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN DINAS DI INGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA

PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA TRANSPORTASI BAGI APARATUR NEGARA TANG MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN DINAS DI INGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA

sony

•

Senin, 20 Maret 2017

Jakarta-Humas, Bersama ini kami sampaikan revisi Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang pembayaran dan pertanggungjawaban Biaya Transportasi Bagi Aparatur Negara Yang menggunakan Fasilitas Kendaraan dinas dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Maka dengan ini kami lampirkan sebagai berikut :

(sf/rnd)

Lampiran Dokumen

1 Berkas

PDF

HP0002.pdf

2.2 MB•Dokumen Resmi

Unduh

Kembali ke Pengumuman

⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•

1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•

2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•

3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•

4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara•

⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•

1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•

2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•

3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•

4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara•

⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•

1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•

2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•

3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•

4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara•