Logo
(021) 3843348
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Beranda/Pengumuman/PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK 2023

PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK 2023

azizah
•

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-21/PB/PB.6/2023 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi pada point 6.d yang meminta untuk segera mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PM.09/2019 tentang Pedoman Penerapan Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, diminta untuk melakukan penerapan dan penilaian PIPK untuk tahun 2023 dengan akun signifikan yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 638/SEK/SK.PW1.2.1/VII1/2023 tentang Akun Signifikan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023, yaitu:

1. Belanja Barang Persediaan (521811); dan

2. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (52311x).

Penerapan dan Penilaian PIPK tersebut berjalan secara paralel sampai dengan 30 November 2023. Adapun ketentuan-ketentuan untuk Penerapan dan Penilaian PIPK 2023 adalah sebagaimana terlampir. (Humas)

Lampiran Dokumen

1 Berkas
PDF

Penerapan PIPK.pdf

1.3 MB•Dokumen Resmi
Unduh
Kembali ke Pengumuman
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•
4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara•
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•
4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara•
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•
4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara•