Mahkamah Agung Republik Indonesia
Beranda/Pengumuman/PENGUMUMAN CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DINYATAKAN "LULUS SELEKSI ADMINISTRASI"

PENGUMUMAN CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DINYATAKAN "LULUS SELEKSI ADMINISTRASI"

okho

Berdasarkan Surat dari Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahun 2013 Nomor : 13/PANSEL/AD HOC TPK/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013, perihal Pengumuman Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan "LULUS SELEKSI ADMINISTRASI".

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan lampirannya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

Lampiran Dokumen

4 Berkas
PDF

1_edit.pdf

2.2 MBDokumen Resmi
PDF

2_edit.pdf

2.5 MBDokumen Resmi
PDF

3_edit.pdf

2.0 MBDokumen Resmi
PDF

4_edit.pdf

2.1 MBDokumen Resmi
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.