Mahkamah Agung Republik Indonesia
Beranda/Pengumuman/UNDANGAN RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA MODAL

UNDANGAN RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA MODAL

rudy
•
Bagikan:

Jakarta – Humas : Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 pada semester pertama dimana pelaksanaan belanja modal masih ada yang belum sesuai dengan target yang telah ditentukan untuk itu diminta kepada :

1. Ketua / Kepala dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Se - Indonesia.

2. Ketua / Kepala dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Se - Indonesia.

untuk mengikuti rapat koordinasi melalui Zoom Meeting. untuk informasi selengkapnya, silahkan klik tautan dibawah ini :

Bagikan Informasi Ini

Bantu sebarkan informasi resmi ini melalui tautan atau kanal media sosial berikut.

Lampiran Dokumen

1 Berkas
PDF

Surat Undangan Rapat Sekretaris Mahkamah Agung RI.pdf

470 KB•Dokumen Resmi
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•
4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara•
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.•
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara.•
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.•
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.•